Mengapa ketahanan pangan harus dimulai dari tingkat komunitas
Inti dari ketahanan pangan lebih dari sekadar akses terhadap pangan; ketahanan pangan adalah tentang bagaimana masyarakat memiliki kekuatan untuk menentukan, menumbuhkan, dan mempertahankan sistem pangan mereka. Di seluruh Indonesia, terutama di daerah terpencil, para pejuang lokal menenun ketangguhan, tradisi, dan inovasi ke dalam struktur respons mereka terhadap krisis iklim.
Sebut saja Desa Tapobali di Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT). Andika, seorang mantan buruh migran berusia 26 tahun dan anggota Koalisi Pangan Baik, sebuah komunitas yang tergabung dalam aliansi VCA Indonesia, pulang ke kampung halamannya dari perkebunan kelapa sawit di Malaysia untuk mencari tujuan dan keberlanjutan. Di Tapobali, perubahan pola curah hujan membuat pertanian padi semakin sulit. Oleh karena itu, Andika beralih ke sorgum; yang dulunya merupakan makanan pokok daerah, kini dihidupkan kembali sebagai alternatif yang tahan kekeringan. Dengan dukungan dari Yayasan Pembangunan Sosial Ekonomi Larantuka (Yaspensel), Andika membantu memprakarsai program pertanian sorgum. Seiring perkembangannya, inisiatif ini selaras dengan VCA, membangun sebuah gerakan yang berlandaskan pada kepemimpinan lokal. Bersama-sama, mereka membentuk GEBETAN (Gerep Blamu Tapobali Wolewutun), sebuah kelompok yang dipimpin oleh para pemuda yang berkomitmen pada pertanian berkelanjutan. Saat ini, GEBETAN menyatukan 80% petani Tapobali, mengelola lahan komunal, dan memperjuangkan kedaulatan pangan. Salah satu inovasi mereka adalah kopi sorgum, produk yang bergizi dan dapat dipasarkan. Namun, pekerjaan mereka lebih dari sekadar pertanian. Bersama dengan para perempuan setempat, mereka mempromosikan pola makan berbasis sorgum untuk mengatasi stunting dan meningkatkan gizi. Mereka juga memperkenalkan kembali Air mata Ayub (jali-jali), tanaman lain yang tahan iklim. Ketika mata air desa mengering pada tahun 2022, GEBETAN merespons dengan menanam lebih dari 1.000 bibit bambu, yang didanai dari hasil penjualan sorgum dan kontribusi masyarakat. Bambu, sebagai penampung air alami, dapat menyimpan hingga 5.000 liter dalam satu rumpun yang sehat, sehingga dapat memberikan ketahanan air dalam jangka panjang. Kisah ini, seperti yang diabadikan oleh Alfa Gumilang dari Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, salah satu anggota Aliansi VCA, menyoroti bagaimana kedaulatan pangan, kepemimpinan kaum muda, dan adaptasi iklim saling terkait erat di akar rumput.
Pendekatan bottom-up ini juga berkembang di daerah lain di Indonesia.
Di Kabupaten Jayapura, Papua, para perempuan dan pemuda di desa Garusa dan Beneik, yang dibimbing oleh WWF-Indonesia dan PT. PPMA mempelajari teknik pengomposan untuk mendukung hortikultura lokal. Pada tahun 2024, 33 warga desa (18 perempuan di Beneik dan 15 di Garusa) telah memproduksi kompos secara mandiri. Kebun rumah mereka telah meningkatkan akses ke makanan bergizi dan menghasilkan pendapatan tambahan. Salah satu petani yang menonjol, Naomi Sobor, memperluas kebunnya dan sekarang menjual sayuran melalui Facebook, menginspirasi orang lain untuk bergabung dengan gerakan ini.
Sementara itu, di Yogyakarta, para petani urban dari Suryo Makmur Collective (UFSM) membudidayakan sayuran dengan metode hemat air. Bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Universitas UPN, mereka memasok restoran lokal dan mengirimkan sayuran ke rumah-rumah yang memiliki penghuni lansia dan anak-anak – memberikan dampak pangan dan sosial bagi masyarakat. Di Kabupaten Manggarai, NTT, advokasi pemuda menghasilkan alokasi Rp 77 juta dari Dana Desa untuk inisiatif pertanian organik. Dengan bimbingan dari Yayasan Ayo Indonesia dan Koalisi Pangan Baik, kelompok-kelompok lokal melakukan studi dan mengadakan dialog yang membantu menanamkan strategi iklim ke dalam kebijakan desa. Efeknya cukup signifikan: di 12 desa di NTT, lebih dari 18.900 orang telah menerima manfaat dari program-program yang memadukan sistem pangan, budaya, dan aksi iklim. Upaya-upaya ini telah memobilisasi lebih dari Rp 1,5 miliar dana, mulai dari anggaran desa hingga donor internasional. Dengan dukungan teknis dari Koalisi Pangan Baik dan Koalisi Adaptasi, masyarakat mendapatkan alat untuk membentuk masa depan mereka sendiri.
Di Desa Kawalelo, Flores Timur, masyarakat mendapatkan Rp 43 juta untuk konservasi mata air, menjaga air bersih untuk lebih dari 1.000 orang, baik untuk keperluan pertanian maupun air minum. Di Kabupaten Tambrauw, Papua, pengetahuan tradisional memainkan peran sentral. Masyarakat telah menghidupkan kembali sistem ” Sasi”, sebuah praktik konservasi adat yang membatasi akses terhadap sumber daya alam untuk memungkinkan terjadinya regenerasi. Dengan dukungan dari WWF dan PIONER, sistem ini sekarang melindungi lebih dari 53.000 hektar hutan dan laut. Universitas juga mengambil langkah maju. Di Maumere, Flores, Universitas Muhammadiyah telah berkomitmen untuk mengintegrasikan narasi pangan lokal ke dalam kehidupan akademis, melalui perkuliahan, pemutaran film, dan penelitian, untuk memastikan generasi penerus tetap terhubung dengan kedaulatan pangan. Demikian pula, di Bandung dan Gedongkiwo, inisiatif pertanian perkotaan yang dipimpin oleh perempuan telah memengaruhi perencanaan lokal, memasukkan sistem pangan, sanitasi, dan limbah ke dalam strategi ketahanan iklim.
Pesannya jelas: ketahanan pangan tidak dimulai dari mandat nasional, tetapi dari kebun-kebun, ladang komunal, dan balai desa. Ekosistem lokal ini, jika didukung, akan menjadi garis pertahanan terkuat kita dalam menghadapi guncangan iklim. Aksi yang dipimpin oleh masyarakat, pengetahuan yang mengakar, dan advokasi dari bawah ke atas: inilah benih-benih keadilan iklim.
Ketika kami berinvestasi di tempat-tempat seperti Tapobali, Garusa, atau Kawalelo, kami tidak hanya menanam sorgum; kami juga menumbuhkan harapan, ketahanan, dan masa depan yang menjadi milik masyarakat. Itulah mengapa ketahanan pangan harus dimulai dari tingkat masyarakat, karena solusi yang paling berkelanjutan muncul dari bawah ke atas.
