Melampaui Krisis: Bagaimana Masyarakat Memimpin Gerakan Keadilan Iklim di Indonesia
Di tahun yang ditandai dengan meningkatnya urgensi iklim, masyarakat di seluruh Indonesia tidak hanya beradaptasi, tetapi juga bersuara. Dari tepian Dayeuhkolot hingga desa-desa terpencil di Sumba Timur, suara-suara masyarakat setempat membentuk wacana iklim, membuktikan bahwa mereka yang paling terdampak adalah pihak yang paling siap untuk memimpin. Didukung oleh program Voices for Just Climate Action (VCA), kisah-kisah ini mengungkapkan peningkatan kapasitas kelompok-kelompok akar rumput untuk mempengaruhi perubahan; secara lokal, nasional, dan global.
Sejak awal, program VCA di Indonesia telah dibangun di atas keputusan strategis: bekerja di berbagai wilayah geografis yang beragam dan tidak hanya memusatkan upaya di satu lokasi. Wilayah kepulauan Indonesia yang luas dan beragam berarti kerentanan iklim dan solusi lokal berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Dengan mendukung berbagai inisiatif di berbagai pulau, kota, dan desa-desa terpencil, aliansi ini bertujuan untuk mengembangkan bukti konsep yang kuat dan berbasis konteks untuk aksi iklim yang dipimpin oleh masyarakat setempat yang merespons secara langsung ketidakadilan yang dirasakan di lapangan.
Antara tahun 2021 dan 2022, fokus VCA Indonesia adalah membangun fondasi yang kuat: mengorganisir proses orientasi, inisiatif pengembangan kapasitas, dan kemitraan jangka panjang. Investasi awal ini membuka jalan untuk keterlibatan yang lebih dalam pada tahun 2023 dan 2024, ketika kami mengalihkan fokus kami untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sipil, memperkuat suara kelompok-kelompok yang terpinggirkan, dan memfasilitasi aksi kolektif. Saat ini, lebih dari 3.000 orang, yang terdiri dari perempuan, pemuda, masyarakat adat, dan aktor lokal lainnya, telah memperkuat kapasitas mereka untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Komunitas-komunitas ini tidak hanya menerima dukungan; mereka juga menjadi penggerak perubahan.
Di Asmat, misalnya, 49 perempuan adat dari desa terpencil As dan Atat melangkah ke forum publik untuk pertama kalinya, membangun kepercayaan diri melalui bercerita, pelatihan kejuruan, dan dialog. Di Gedongkiwo, Yogyakarta, Federasi Perempuan tidak hanya menghadiri forum perencanaan pembangunan desa; mereka juga memimpin forum tersebut, mempresentasikan data kualitas air, mendorong solusi yang tahan terhadap perubahan iklim, dan memastikan prioritas mereka didokumentasikan dalam rencana pembangunan resmi.
Ini bukanlah keberhasilan yang berdiri sendiri. Semua itu merupakan hasil dari strategi yang disengaja dan bersifat bottom-up yang didorong oleh pembelajaran dari rekan sejawat, kolaborasi lintas wilayah, dan model aliansi yang kuat. Pada tahun 2024 saja, aliansi VCA di Indonesia telah berkolaborasi dengan 13 entitas mitra, mulai dari kelompok feminis dan organisasi masyarakat adat hingga pusat kegiatan anak muda, forum jurnalisme warga, seniman, dan komunitas keagamaan. Kolaborasi-kolaborasi ini telah membantu membangun narasi yang lebih kuat tentang keadilan iklim, sekaligus memperluas ruang bagi keterlibatan publik dan suara-suara yang terpinggirkan.
Suara-suara lokal juga mulai terdengar di tingkat nasional dan global. Di World Water Forum, Ibu Tuti dari Bandung dan Umbu Tri dari Sumba Timur berdiri di hadapan khalayak internasional untuk berbagi tentang bagaimana banjir, kerawanan air, dan pengetahuan tradisional membentuk realitas sehari-hari mereka. Di tingkat nasional, selama Pekan Iklim Indonesia, perwakilan masyarakat menyampaikan isu-isu penting, seperti sanitasi perkotaan, adaptasi pesisir, dan kedaulatan pangan, secara langsung kepada para pembuat kebijakan, yang menggambarkan bagaimana kebijakan harus mencerminkan pengalaman hidup.
Berkat forum multi-pemangku kepentingan dan upaya advokasi, suara-suara tersebut kini mulai mempengaruhi kebijakan. Di beberapa daerah, pemerintah daerah telah mulai mengalokasikan dana desa untuk mendukung solusi iklim berbasis masyarakat. Hal ini sangat penting dalam sistem pemerintahan yang terdesentralisasi seperti di Indonesia, di mana kebijakan dan anggaran di tingkat desa dapat secara langsung menjangkau dan memberdayakan masyarakat akar rumput. Advokasi aliansi ini juga telah mencapai tingkat kementerian dan global, di mana perwakilan pemuda dan masyarakat adat telah menyuarakan urgensi pendanaan iklim yang dapat diakses untuk inisiatif lokal, dan perlunya memprioritaskan sistem pangan yang dibentuk oleh pengetahuan tradisional.
Namun, kemajuan ini tidak datang tanpa tantangan. Konteks politik masih sarat dengan ketidakseimbangan kekuasaan. Setelah pemilihan presiden tahun 2024, kekhawatiran semakin meningkat akan menyusutnya ruang sipil, melemahnya perlindungan hak asasi manusia, dan munculnya solusi besar yang didukung oleh negara, seperti lumbung pangan, yang mengesampingkan pengetahuan lokal dan perlindungan lingkungan. Dalam lanskap ini, kerja berbasis koalisi menjadi tidak hanya strategis tetapi, yang paling penting, sangat penting.
Model VCA yang bersifat bottom-up dan beragam secara geografis telah membuktikan bahwa ketika organisasi lokal diberi ruang, dukungan, dan kepercayaan untuk bertindak, mereka dapat mendorong perubahan dalam skala besar. Mereka membawa bukti, kredibilitas, dan relevansi untuk aksi iklim sambil mempertahankan kebijakan yang mengabaikan realitas kehidupan masyarakat. Saat kita bergerak menuju tahun 2025, fokus kita akan bergeser untuk memastikan keberlanjutan upaya-upaya ini, termasuk memperdalam aliansi, menanamkan pembelajaran, dan melindungi ruang sipil yang diperlukan agar aksi iklim yang adil dapat berkembang.
Karena pada akhirnya, keadilan iklim di Indonesia bukan hanya tentang melindungi lingkungan, tetapi juga tentang mengakui dan memulihkan suara masyarakat yang telah terlalu lama dibungkam.
