Advokasi di Tingkat Nasional: Konsorsium C4Ledger Melakukan Kunjungan dan Dialog dengan Bappenas

Dr Vivi Yulaswati, MSc, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas, sangat mengapresiasi kegiatan ini dan menekankan perlunya solusi berbasis lokal dan kontekstual serta kolaborasi dan sinergi antarsektor dan pihak-pihak lain.

“Sinergi integrasi adalah kunci bagi provinsi ini, termasuk nilai-nilai lokal. Ketika kita dianggap baik, dukungan akan datang. Saya berharap Indonesia juga menjadi model pembangunan berkelanjutan berbasis lokal, jadi tidak hanya dalam bentuk dokumen tapi perlu aksi”tegasnya.

Dalam kesempatan ini, Konsorsium C4Ledger juga melibatkan perwakilan dari pemerintah daerah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT dan Bappelitbangda Kabupaten Lembata. Perlu dicatat bahwa provinsi NTT merupakan salah satu wilayah intervensi program VCA Indonesia dari tahun 2021 hingga 2025. Oleh karena itu, kegiatan ini sangat penting untuk menyampaikan berbagai aspirasi di tingkat akar rumput melalui praktik-praktik terbaik, tantangan, dan pelajaran yang diperoleh selama program VCA berlangsung, khususnya di wilayah NTT.

Sherley Wila Huky dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang dalam proses penyusunan dokumen perencanaan, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang sedang dilakukan di tingkat provinsi, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Isu perubahan iklim juga telah diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan, dengan berbagai praktik terbaik yang telah diterapkan oleh para mitra di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Huky juga menyampaikan berbagai tantangan yang muncul di tingkat daerah, salah satunya adalah kebakaran hutan yang disebabkan oleh gabungan antara faktor manusia dan faktor alam, dimana sebagian besar kebakaran dipicu oleh tindakan manusia untuk membuka lahan.

“Penyebab kebakaran di wilayah kami berasal dari manusia dan alam. Teridentifikasi bahwa banyak kasus kebakaran hutan yang sengaja dibakar, namun dibakar karena suatu alasan. Karena kondisi lahan kami cukup sulit saat musim tanam, maka membakar lahan dianggap sebagai cara tercepat untuk membersihkan lahan dan menyiapkan lahan,” jelasnya.

Sementara itu, Sahali, perwakilan dari Bappelitbangda Lembata, mengungkapkan masih tingginya angka kemiskinan, terutama di kalangan nelayan dan petani, meskipun sumber daya alam melimpah. Sektor pertanian didominasi oleh tanaman kering seperti jagung, palawija, dan sorgum, yang sangat rentan terhadap perubahan cuaca. Sementara itu, di sektor perikanan, permasalahan muncul dalam hal transaksi hasil tangkapan nelayan di laut yang kurang menguntungkan nelayan, dengan pengelolaan yang masih perlu dioptimalkan.

Sahali juga menambahkan bahwa dampak perubahan iklim sangat dirasakan oleh para petani dan nelayan, terutama oleh sebagian besar penduduk yang tinggal di daerah dataran tinggi yang sulit mendapatkan air. Pendistribusian air menggunakan metode hidro karena listrik yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan.

“Saat ini di daerah kami kemarau panjang, sumber air hanya ada satu, dan panas karena belerang yang tinggi, serta anggaran untuk salinisasi tidak mencukupi. Selain itu, dampak perubahan iklim sangat signifikan bagi petani dan nelayan, dan mayoritas penduduk kami tinggal di dataran tinggi. Sulit untuk menampung air ke atas dan listrik tidak mencukupi untuk menjangkaunya, sehingga kami menggunakan metode hidro dalam proses distribusi air,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Dr Vivi Yulaswati, MSc, menjelaskan bahwa perubahan iklim memperburuk kondisi. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan ketahanan agar orang dapat mengatasi berbagai keadaan yang tidak terduga. Selain itu, pihaknya saat ini bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang ketahanan iklim, dengan target implementasi pada 2025.

Kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat mengatasi isu-isu seperti perubahan iklim dan pendanaan, dengan akses terbuka untuk mendukung inisiatif-inisiatif ini. “Saya pikir ini adalah kolaborasi yang sangat baik dengan banyak lintas sektor, dan isu yang diangkat juga adalah perubahan iklim dan kepedulian yang terus meningkat, termasuk dukungan pendanaan. Silakan akses saja. Jika, misalnya, saya benar-benar bisa membantu, saya akan memfasilitasinya. Ini berarti ada banyak potensi untuk berkolaborasi di masa depan,” tambahnya.

Bappenas juga menawarkan potensi kolaborasi yang melibatkan para pihak, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil (OMS), dan masyarakat dalam acara-acara yang melibatkan Bappenas. Berbagai acara dan pertemuan telah dipersiapkan untuk tahun ini, termasuk FPFSG (Forum untuk Promosi Ketahanan Pangan di Negara-Negara Dewan Kerja Sama Teluk), Green Technology, Ocean Week, dan Summit for the Future, yang menawarkan kesempatan untuk berkolaborasi dan mendapatkan dukungan.

“Jadi silakan Provinsi NTT, CSO, dan sebagainya, kami akan terbuka. Beritahu kami jika Anda tertarik, dan jangan pikirkan dananya dulu. Kami juga sedang mengembangkan sponsorship. Jadi mudah-mudahan kalau ada kegiatan yang bisa kita kurasi, kita carikan dananya,” tutupnya.